YOGYAKARTA | Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pimpinan Cabang Djasman Al-kindi mengadakan kegiatan pelantikan pengurus baru periode 2022-2023 pada Sabtu 18 Juni 2022. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta pukul 16.00 sampai 20.00 WIB. IMM Djasman Al-kindi, pada periode mendatang diharapkan dapat meningkatkan spirit perjuangan merespons berbagai isu-isu pokok baik di tingkat nasional maupun regional. Hal ini senada dengan tema pelantikan yang diusung yakni "Ayodhya among karsa meneguhkan spirit perjuangan PC IMM Djasman Al-kindi dalam bingkai filantropi agraria kota Yogyakarta".
Ridwan, salah satu pimpinan komisariat menjelaskan “Tema dari kegiatan tersebut tidak masuk akal dan terkesan asal-asalan. Sebab antara filantropi dan agraria adalah dua konespsi yang berbeda. Secara akademik ini adalah kerancuan dan kebodohan dalam berpikir para pengusung tema tersebut,”pungkasnya.
Lebih lanjut, rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan dan pembacan ayat suci Al-Quran. Kemudian menyanyikan lagu: Indonesia raya, sang surya, dan mars Muhammadiyah. Kemudian sambutan dari ketua umum IMM Djasman Al-kindi periode 2021-2022, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta serta Ketua Umum DPD IMM DIY dilanjutkan prosesi pelantikan pengurus baru.
Namun, acara pelantikan yang mestinya berlangsung dengan khidmat tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Hal ini lantaran proses musyawarah cabang yang cukup alot dan banyak melanggar prosedur administrasi. Hasan, salah seorang kader IMM Djasman Al-kindi menyebut bahwa problem ini sebetulnya telah sampai ke telinga DPD bahkan DPP IMM. Sayangnya, pelanggaran administrasi dan kecacatan musyawarah tersebut seolah tak menjadi masalah. DPD yang menaungi cabang, dianggap telah lalai dalam bertindak sebagai penengah.
“Acara pelantikan ini mestinya berjalan khidmat dan dihadiri oleh seluruh kader IMM. Nyatanya kursi banyak yang kosong karena para kader IMM merasa kecewa dengan proses musyawarah yang banyak menabrak aturan administrasi,” terang Hasan.
Satu hal yang paling disorot adalah terkait dengan dibolehkannya seluruh pimpinan cabang ikut memilih, termasuk calon ketua umum dan panitia pemilihan yang memiliki standar ganda sebagai pimpinan cabang. Selain itu, diketahui bahwa tujuh dari lima belas komisariat yang ikut dalam forum musyawarah menyatakan walk out. Tidak hanya itu, enam dari tiga belas formatur bahkan keluar dari forum musyawarah formatur karena menganggap forum musyawarah formatur tidak mengedepankan asas musyawarah.
“Di sisi lain, dalam proses pemilihan dalam musyawarah cabang Djazman Al Kindi, Yogyakarta tidak mencapai qorum. Jelas ini salah berdasarkan aturan dan prinsip berorganisasi,” tambah Hasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar